PUSTAKATA.COM, Bengkulu – Sejumlah catatan penting disampaikan Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bengkulu, yang tetap menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2026, untuk disahkan menjadi Perda.
Catatan tersebut tak lepas dari postur APBD dengan Pendapatan sebesar Rp 2,6 triliun, Belanja Rp 2,7 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran Rp 71 miliar.
“Kami menekankan agar dalam eksekusi APBD pada tahun depan, harus lebih terarah dan berimbang,” tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD, Mahdi Husen saat membacakan pandangan fraksinya dalam paripurna, Jum’at (29/11/2025).
Kemudian berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun dalam APBD ini, terdapat beberapa penurunan terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak juga pada kemampuan fiskal daerah.
“Keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi daerah, ditambah dengan adanya potensi pemotongan transfer ke daerah dan dana desa dari pusat, menuntut pemerintah daerah untuk lebih cerdas dan inovatif,” ujar Mahdi.
Menurutnya, pemda tidak boleh hanya bergantung pada APBD. Untuk mengakselerasi pembangunan, terutama dalam meningkatkan konektivitas lokal dan regional, diperlukan strategi pendanaan alternatif.
“Seperti untuk pembangunan jalan daerah, tak mesti bergantung sepenuhnya pada postur belanja APBD,” kata Mahdi dalam paripurna DPRD dengan agenda pemandangan akhir fraksi-fraksi, sekaligus pengambilan keputusan terhadap RAPBD TA 2026.
Pemerintah harus aktif menggalang program Investasi Jalan Daerah atau yang lebih dikenal dengan IJD, serta mencari sumber pendanaan lain dari pusat yang lebih fleksibel.
“Kami juga mengingatkan agar peningkatan pendapatan daerah, diarahkan pada program-program yang langsung berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.
Disamping itu, tak kalah pentingnya peningkatan kualitas layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan secara berkelanjutan.
“Kami berharap alokasi anggaran betul-betul memprioritaskan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan layanan dasar masyarakat. Tujuannya agar pembangunan dapat dirasakan secara merata seluruh lapisan masyarakat Bengkulu,” seru Mahdi.
Leih lanjut, Mahdi mengatakan, Fraksi Golkar mendorong pemda untuk lebih gencar membangun dan mengembangkan sektor potensial lain, yang dapat menjadi pilar baru PAD.
“Misal, sektor pariwisata serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dua sektor ini perlu mendapat perhatian dan stimulus anggaran yang serius,” singkatnya.
