Oleh: Beni Ardiansyah, S.Ip
Menjadi pertanyaan penting kenapa Kota Bengkulu dalam 10 tahun terakhir, terus-terusan menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan yang ada di Provinsi Bengkulu.
Ini tentu tak lepas dari seberapa optimal peran Walikota dan Wakil Walikota dalam mengupayakan penurunan angka kemiskinan Kota Bengkulu.
Dalam kurun 10 tahun terakhir ibukota provinsi ini di pimpin Bapak Helmi Hasan, dengan tema yang didengungkan ‘Religius dan Bahagia Kota Bengkulu Menginpirasi Nusantara’, dan sepertinya tema ini masih jauh dari harapan.
Terutama terhadap pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Bengkulu, karena selama 10 tahun terakhir Kota Bengkulu masih menjadi wilayah penyumbang angka kemiskinan terbesar di Provinsi Bengkulu.
Berdasarkan data BPS pada tahun 2023 jumlah masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu sebanyak 288 ribu jiwa dan 56 ribu jiwa masyarakat miskinnya ada di Kota Bengkulu, yang merupakan di ibukota provinsi ini.
Data kemiskinan ini menujukan bagaimana korelasi program-program yang dibuat tidak dapat menyentuh masalah yang ada di Kota Bengkulu, terutama dalam pengentasan angka kemiskinan. Tentu ini soal keberpihakan kepala daerah terhadap rakyatnya.
Beberapa tahun di saat wabah COVID-19, Pemerintah Kota Bengkulu menghabiskan miliyaran rupiah untuk membeli dan membagikan mie istan kepada rakyatnya secara gratis.
Namun program itu sebenarnya hanya kamuflase keberpihakan, karena anggaran miliyaran tersebut tidak beredar di masyarakat Kota Bengkulu. Sebaliknya, anggaran itu diduga malah masuk kedalam segelintir orang pengusaha yang ada di Jakarta.
Kalau memang ada keberpihakan, kenapa tidak bersinergi secara masiv antar wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Misalnya membeli cabe yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, atau dapat membeli ikan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Disaat masyarakat membutuhkan treatment keuangan untuk berjalannya ekonomi kecil dampak di saat pandemi COVID-19, anggaran negara malah disalurkan keluar wilayah Provinsi ini, dimana letak keberpihakanya.
Dari apa yang Beliau lakukan selama ini di Kota Bengkulu, saya belum merasakan ada visi besar untuk Kota Bengkulu, terlebih bagi Provinsi Bengkulu.
Kalau sekarang Beliau yang mengajukan diri untuk memimpin Provinsi Bengkulu, yang katanya akan mengadopsi program yang dulu pernah di buat di Kota Bengkulu saya rasa itu hanya ‘omong besar’ untuk membuat Provinsi Bengkulu lebih maju.
Faktanya 10 tahun beliau memimpin Kota Bengkulu, kota yang kita cintai ini masih masuk kedalam salah 1 (satu) dari 7 (tujuh) kota termiskin di Indonesia, diantaranya :
1. Kota Tual terletak di selatan Provinsi Maluku, memiliki penduduk sekitar 91.000 jiwa dengan persentase penduduk miskin mencapai 20,68 persen.
2. Kota Subulussalam berada di Provinsi Aceh, memiliki populasi sekitar 103.000 jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai 16,41 persen.
3. Kota Gunung Sitoli berada di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Kota ini memiliki sekitar 138.000 penduduk dengan dengan tingkat kemiskinan mencapai 14,78 persen.
4. Kota Bengkulu yang memiliki populasi sekitar 390.000 jiwa penduduk dengan tingkat kemiskinan mencapai 14,71 persen.
5. Kota Sabang yang terletak di ujung barat Indonesia Provinsi Aceh. Kota ini memiliki sekitar 44.000 penduduk dengan tingkat kemiskinan mencapai 14,51 persen.
6. Kota Sorong di Provinsi Papua Barat, memiliki sekitar 285.000 jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai 14,41 persen.
7. Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, memiliki sekitar 242.000 jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai 12,65 persen.
Kalau dilihat dari fakta diatas yang telah dijabarkan, baik secara nasional atau secara tingkatan di Provinsi Bengkulu, saya menilai belum pantas meletakkan beban berat ini kepada Mantan Walikota Bengkulu 2 Periode.
Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak masyarakat Bengkulu untuk dapat meletakkan harapan ini, tentunya kepada yang lebih pantas untuk memimpin Provinsi Bengkulu lima tahun kedepan.
