PUSTAKATA.COM, Bengkulu – Program Results-Based Payment (RBP) Reducing Emissions Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) Green Climate Fund (GCF), di Provinsi Bengkulu resmi diluncurkan, Senin (24/12/2024).
Program ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen mitigasi perubahan iklim, dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta menjaga keberlanjutan hutan.
Direktur BPDLH, Tri Joko Haryanto menyampaikan, program ini memiliki tiga output utama, dengan Output 2 dilaksanakan berdasarkan kinerja masing-masing provinsi.
“Provinsi Bengkulu telah menunjukkan komitmen kuat dengan menunjuk KKI Warsi sebagai Lemtara, bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),” ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr. E. H. Rosjonsyah, menegaskan pentingnya program ini dalam mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC).
“Program ini merupakan langkah penting untuk mengurangi emisi GRK, dan melestarikan hutan demi generasi mendatang,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa rehabilitasi hutan, termasuk penanaman pohon di daerah aliran sungai, menjadi prioritas, dengan fokus pada tanaman yang dapat memberikan hasil ekonomi seperti buah-buahan.
Sementara, Kadis LHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, S.Hut, MP menambahkan, melalui program ini, terdapat 15 kegiatan utama yang bertujuan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.
“Kegiatan ini mencakup rehabilitasi kawasan, reboisasi, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, serta pengembangan kawasan Perhutanan Sosial yang memberikan hak kelola kepada masyarakat lokal secara bertanggung jawab,” jelasnya.
Selain itu, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang konservasi hutan dan praktik pertanian berkelanjutan juga menjadi bagian integral dari program ini.
Strategi komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kontribusi Bengkulu dalam pengurangan emisi sektor kehutanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” imbuh Safnizar.
Direktur KKI Warsi, Adi Junedi menyebutkan, program ini memiliki tiga fokus utama, yaitu pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan keanekaragaman hayati, serta penguatan sumber penghidupan masyarakat.
“GCF telah mengalokasikan dana sebesar USD 103,8 juta untuk Indonesia, yang dikelola BPDLH. Dana ini disalurkan ke provinsi yang mampu mengendalikan deforestasi,” kata Adi.
Adi menyatakan, program ini diawasi ketat BPDLH untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan
“Tetapi juga membangun komitmen bersama untuk tindakan nyata dalam mitigasi perubahan iklim,” tandasnya.
