PUSTAKATA.COM, Bengkulu – Lebih dari 4.000 masyarakat di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, terperangkap dalam krisis akibat terputusnya layanan transportasi laut sejak beberapa bulan terakhir.
Menanggapi lambatnya penanganan, Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah menaikkan status kondisi pulau tersebut menjadi darurat, untuk percepatan tindakan terintegrasi.
“Penyebab utamanya karena pendangkalan alur,” ujar Rieke dalam pertemuan bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Wilayah III Pulau Baai, PT. Pelindo Regional 2 dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu, Minggu (22/06/2025).
Pendangkalan alur yang menjadi pintu masuk Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, telah menghentikan total transportasi penumpang dan barang dari dan menuju Pulau Enggano.
“Saat ini transportasi barang dan hasil bumi, masih terhenti. Kapal yang ada, hanya bisa mengangkut penumpang, dan itupun dengan sistem langsir,” katanya.
Sehingga, lanjut Rieke, status kondisi Pulau Enggano ini harus ditetapkan menjadi darurat.
“Penanganan ini lamban karena status hanya kritis. Status darurat mutlak diperlukan untuk respons cepat dan terintegrasi,” tegas Rieke.
Terkait kondisi Enggano, Ia juga telah berkoordinasi dengan Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang berjanji menyampaikan situasi ini langsung ke Presiden Prabowo Subianto.
“Disamping itu kita juga bersepakat untuk usulan penyediaan kapal besar dengan kapasitas 75 Gross Ton (GT), untuk pengangkutan barang. Dua kapal perintis untuk penumpang dan kapal langsir,” tambahnya.
Kemudian juga harus dipastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapal-kapal darurat ini. “Mudah-mudahan segera ada ujungnya,” harap Rieke.
Kepala KSOP Wilayah III Pulau Baai Bengkulu, Petrus Christanto Maturbongs mengaku, Pemerintah Daerah di Bengkulu hanya menetapkan status kritis, bukan darurat.
“Ini membuat penanganan, termasuk pengerukan berjalan dalam koridor normal tanpa diskresi khusus,” bebernya.
Sementara, Ketua AMAN Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi menilai, pemerintah daerah terkesan abai, dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat Enggano.
“Di Bengkulu, Enggano dianggap baik-baik saja. Padahal nyatanya tidak,” kritik Fahmi.
Fahmi menyambut positif langkah Rieke, dan respons Sufmi Dasco Ahmad. Terlebih kesabaran masyarakat Enggano nyaris habis, setelah lebih dari 3 bulan menderita.
“Kehadiran Ibu Rieke memberi kabar baik atas penantian panjang kami. Penanganan Enggano harus di luar keadaan normal,” tandasnya.
