PUSTAKATA.COM, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk mengkaji dan menyusun rancangan regulasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Kerja sama tersebut akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) ketiga lembaga.
Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin menilai, parlemen memerlukan dukungan lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan nasional.
Menurutnya, BRIN dan ICMI memiliki kapasitas serta pengalaman dalam menyusun kebijakan berbasis riset atau evidence based.
Hal itu disampaikan Sultan usai menerima kunjungan Kepala BRIN yang juga Ketua Umum ICMI, Prof. Arif Satria, di kantor DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Sultan menyoroti pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika global yang menuntut respons kebijakan lebih cepat.
“Apalagi seperti sekarang, negara belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan tersebut,” katanya.
Ia mencontohkan AI yang berkembang sangat cepat dan telah mengubah hampir seluruh pola kegiatan ekonomi serta sosial masyarakat.
“Karena itu kami bersama BRIN, dan ICMI sepandangan bahwa negara perlu hadir mengatur AI, agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi peradaban bangsa,” imbuhnya.
Ia juga mendorong pemerintah memberi perhatian khusus pada isu AI yang semakin masif. Menurut Sultan, AI memang membawa kemudahan bagi masyarakat, termasuk di dunia kerja.
“Namun, tanpa kendali konstitusional, teknologi ini berpotensi menjadi ancaman dan memicu krisis sosial di masa depan,” tambah Sultan.
Dalam penyusunan RUU inisiatif DPD RI, Sultan berkomitmen melibatkan BRIN dan ICMI. Keterlibatan lembaga riset dan masyarakat sipil, ujarnya, bukan sekadar memenuhi prinsip partisipasi bermakna.
“Lebih dari itu, DPD RI ingin memperoleh perspektif ilmiah yang utuh dalam setiap proses legislasi, sekaligus memastikan produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai keagamaan dan budaya bangsa Indonesia,” tutupnya.
