PUSTAKATA.COM, Jakarta – Keberhasilan Polda Metro Jaya dalam mengungkap 127 kasus kejahatan jalanan, dan berhasil menangkap 173 tersangka selama periode 1 Hingga 22 Mei 2026 diapresiasi.
Apresiasi tersebut disampaikan Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara, Prof. Juanda dalam konferensi pers pengungkapan kejahatan jalanan di Polda Metro Jaya, Jumat (22/5/2026).
Prof. Juanda menilai, langkah kepolisian dalam menangani kejahatan jalanan, merupakan bagian dari kewajiban Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Ketika ada kepentingan masyarakat luas yang terganggu, maka Polri harus hadir. Itu bagian dari tugas Polri dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum,” kata Juanda.
Juanda mengatakan, kejahatan jalanan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat.
“Maka dari itu penindakan terhadap pelaku kejahatan harus dilakukan secara tegas dan terukur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tugas Polri dalam menjaga kamtibmas memiliki dasar hukum yang jelas. Hal itu diatur dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Dalam Undang-Undang Kepolisian juga diatur kewenangan Polri untuk mengambil tindakan kepolisian, termasuk diskresi, sepanjang dilakukan dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia,” imbuhnya.
Juanda menekankan, setiap tindakan kepolisian harus tetap dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Ia menilai pengungkapan 127 kasus kejahatan jalanan yang dilakukan Polda Metro Jaya, menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Terlebih, kejahatan jalanan kerap menimbulkan keresahan karena terjadi di ruang publik dan menyasar aktivitas masyarakat dalam sehari-hari.
“Penegakan hukum harus tegas, tetapi tetap terukur. Saya melihat langkah yang dilakukan kepolisian dalam pengungkapan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat luas,” pinta Prof. Juanda.
Juanda menambahkan, kehadiran Polri saat terjadi gangguan kamtibmas bukan hanya bentuk respons terhadap peristiwa, melainkan juga bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi dan undang-undang.
