PUSTAKATA.COM, Bengkulu – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin mengaku khawatir dengan wacana pemerintah, yang berencana mengubah subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.
“Kebutuhan energi melalui BBM memiliki dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional. Terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat kelas menengah, yang saat ini sedang mengalami trend penurunan pendapatan,” katanya.
Ia berharap, pemerintah dapat mengkaji secara menyeluruh terkait dampak penghapusan subsidi BBM ini. Sultan pun mengingatkan pemerintah, untuk mempertimbangkan trend penurunan pendapatan kelas menengah dan PHK saat ini.
“Kelas menengah memiliki kontribusi yang besar dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya, Senin (4/11/2024).
Menurutnya, dengan menghapus subsidi BBM dapat mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga Ia minta pemerintah tidak mengabaikan keberadaan kelas menengah.
“Yang selama ini tidak berhak, dan tidak tersentuh bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah,” pinta Sultan.
Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu justru mengulkan agar pemerintah sebaiknya menaikan pajak kendaraan bermotor, ketimbang menghapus subsidi BBM.
Apalagi pajak kendaraan bermotor perlu dihitung dengan pendekatan yang lebih ketat, dengan memasukkan variabel tingkat emisi karbon yang dihasilkan, selain harga dan bobot kendaraan sebagai basis perhitungan pajak kendaraan.
“Sebaiknya pemerintah fokus melakukan terobosan peningkatan ratio pajak. Salah satunya dengan menaikan pajak kendaraan pribadi dengan harga dan tingkat emisi tertentu,” usulnya.
Sultan mengungkapkan bahwa potensi pajak kendaraan bermotor kita masih sangat besar untuk ditingkatkan pemerintah. Lebih dari 40 persen kendaraan bermotor tidak membayar pajak.
Lebih lanjut ketua DPD RI ke-6 itu mendorong agar pemerintah mempercepat dan memperluas kebijakan transisi energi pada kendaraan. Selain itu, pembaharuan data dan penggunaan teknologi sistem distribusi BBM bersubsidi belum begitu presisi.
“Subsidi dan BLT selalu menemui persoalan atau setidaknya dianggap salah sasaran, karena kita belum memiliki basis data yang valid dan sistem distribusi yang kurang presisi,” tutupnya.
Rencana pemerintah untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya untuk subsidi BBM dari yang berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa transfer tunai kepada masyarakat atau BLT semakin dekat untuk direalisasikan.
