PUSTAKATA.COM, Jakarta – Peserta Sekolah Duta Maritim Indonesia (SDMI) Batch 4, pada Sabtu (16/08/2025) juga mendapat pembekalan materi mengenai hukum maritim.
Materi tersebut disampaikan Anggota Bidang Hukum dan Regulasi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara, Mukhlisin Ramlan, SE, SH, MH(MIL), CSL.
Materinya membahas pengertian maritim, tujuan, hingga penyelesaian persoalan kemaritiman berdasarkan hukum yang berlaku, guna membekali peserta SDMI dengan wawasan penting dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan bangsa di laut.
Mukhlisin menjelaskan, maritim adalah segala hal yang berhubungan dengan kelautan, pelayaran dan kenavigasian. Tujuannya jelas, yaitu memastikan kepentingan manusia dan negara tidak terganggu.
“Serta setiap persoalan kemaritiman, dapat diselesaikan sesuai hukum,” jelasnya.
Mukhlisin menekankan pentingnya peran hukum dalam mengatur dinamika kemaritiman. Karena laut bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi juga jalur strategis yang harus dijaga.
“Sehingga regulasi maritim hadir agar Indonesia mampu melindungi hak, kewajiban dan kepentingan nasional di tengah kompleksitas hubungan antar negara,” tambahnya.
Perwakilan Duta Maritim Indonesia asal Provinsi Bengkulu, Surya Mardiana menyampaikan, materi ini memberikan pemahaman mendalam kepada peserta, terkait hukum maritim tidak hanya sebatas aturan saja.
“Tetapi juga instrumen untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya kelautan, serta menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi di wilayah perairan Indonesia,” katanya.
Surya berpandangan, sebagai daerah yang memiliki garis pantai panjang dan potensi maritim besar, Bengkulu tentu sangat terkait dengan isu hukum maritim.
“Saya merasa pembekalan ini membuka wawasan baru tentang pentingnya regulasi dalam melindungi laut kita,” paparnya usai mengikuti pembekalan materi tersebut.
Lebih jauh, Surya mengaku, sebagai Duta Maritim, Ia ingin mengajak generasi muda Bengkulu untuk lebih sadar bahwa menjaga laut bukan hanya soal ekologi semata.
“Lebih dari itu juga soal hukum, dan kedaulatan bangsa,” tutupnya.
