PUSTAKATA.COM, Bengkulu – Klaim anggaran senilai Rp 500 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu, yang merupakan hasil efisiensi terhadap APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2025 disorot.
Pasalnya dari klaim alokasi anggaran tersebut, sama sekali tidak menyertakan Kabupaten Mukomuko dalam program pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mukomuko, Andy Suhary, SE, M.Pd mengaku kecewa atas fakta itu, terlebih Rp 500 miliar itu katanya khusus untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan irigasi.
“Tapi di Kabupaten Mukomuko sama sekali nihil alokasi untuk pembangunan jalan,” sesalnya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (27/05/2025).
Sehingga, lanjut Andy, ketiadaan alokasi pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Bengkulu di Mukomuko ini, patut dipertanyakan.
“Masa dari total Rp 500 miliar hasil efisiensi APBD tahun ini, sama sekali tidak ada satu meter pun jalan yang bakal dibangun di Mukomuko,” ujarnya.
Meskipun demikian, Andy tak memungkiri tetap ada alokasi APBD tahun ini di Mukomuko, tapi hanya untuk perbaikan tapal batas provinsi dan rehabilitasi bangunan SMK, bukan pembangunan infrastruktur yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.
“Jadi APBD Provinsi Bengkulu tahun ini, sama sekali tidak berpihak masyarakat Mukomuko,” tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dengan fakta ini juga, Andy mempertanyakan kebijakan anggaran Pemprov Bengkulu yang dinilai tak adil. Karena secara langsung membuktikan minimnya perhatian Pemprov Bengkulu terhadap Mukomuko.
“Padahal Kabupaten Mukomuko turut berkontribusi terhadap perekonomian di Provinsi Bengkulu ini. Ada apa dengan APBD Bengkulu? Kenapa Mukomuko selalu diabaikan?,” tanyanya.
Andy berharap, Pemprov Bengkulu dapat mengevaluasi alokasi pada APBD Provinsi Bengkulu pasca dilakukannya efisiensi, yang merupaka tindaklanjut Inpres No 1 Tahun 2025.
“Sehingga nantinya pengalokasian dapat lebih merata, dan memprioritaskan daerah yang selama ini tertinggal seperti Kabupaten Mukomuko,” tandasnya.
