PUSTAKATA.COM, Bengkulu – Partai Golkar Provinsi Bengkulu secara terbuka mengisyaratkan untuk mengevaluasi secara menyeluruh, terhadap kader-kadernya yang menjabat di lembaga legislatif.
Langkah evaluatif ini muncul ke permukaan, menyusul terungkapnya berbagai fakta dalam persidangan kasus yang menjerat Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah.
Wakil Ketua Bidang Kepemudaan DPD Partai Golkar Bengkulu, Heru Saputra menegaskan, evaluasi terhadap kader, termasuk yang duduk di legislatif merupakan hal yang wajar dan diatur dalam aturan partai.
“Golkar tidak menutup kemungkinan mengambil langkah-langkah, seperti pergantian bagi kader, baik yang duduk sebagai anggota maupun unsur pimpinan-pimpinan di legislatif, yang ada di Provinsi Bengkulu,” jelas Heru, Rabu (25/06/2025).
Heru menguraikan, Partai Golkar di Provinsi Bengkulu, saat ini memegang unsur pimpinan di legislatif, baik tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Seperti di Kabupaten Mukomuko, Kaur, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, Kepahiang dan tingkat Provinsi Bengkulu. Hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah saja, Golkar tidak meraih unsur pimpinan,” katanya.
Mengenai dasar evaluasi, Heru menyatakan bahwa partai merujuk pada Anggaran Dasar/Rumah Tangga (AD/ART), serta pedoman perilaku kader.
“Beberapa parameter kunci yang menjadi bahan pertimbangan meliputi pelanggaran disiplin partai, tingkat dedikasi dan loyalitas kader, serta ada tidaknya perbuatan tercela,” tegasnya
Ia juga menyinggung jika partai bakal meninjau komitmen kader, seperti pemenuhan syarat kepengurusan minimal dan pencapaian elektoral.
“Terkait sumbangan kader untuk Pilkada Serentak lalu, itu merupakan hal yang biasa karena salah satu bentuk loyalitas kader. Meskipun demikian tetap saja, evaluasi kita lakukan,” imbuhnya.
Seperti di Kabupaten Mukomuko, sebelumnya sama-sama diketahui sempat berpolemik secara internal, terutama dalam hal penetapan kader yang diamanahkan menjadi unsur pimpinan.
“Sehingga tidak tertutup kemungkinan dilakukan evaluasi lagi. Kalau dari evaluasi nanti mengarah pada pergantian, tentu bakal disikapi,” tambah Heru.
Langkah evaluasi ini, menurut Heru, dipandang sebagai upaya partai untuk menjaga kredibilitas dan kedisiplinan internal. Hasilnya nanti pasti menentukan sikap apa yang bakal diambil.
“Khususnya dalam tubuh fraksi Golkar di DPRD se-Provinsi Bengkulu,” singkatnya.
