PUSTAKATA.COM, Bengkulu – Di balik megahnya agenda transisi energi bersih yang diluncurkan pemerintah Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP), tersimpan kisah lain yang tak banyak diketahui publik.
Di atas kertas, JETP bertujuan mulia, yakni mempercepat pemanfaatan energi terbarukan hingga 34 persen dari total pembangkit listrik nasional pada tahun 2030. Namun, di beberapa pelosok negeri, kenyataan berkata lain.
Di Provinsi Bengkulu, setidaknya terdapat empat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibangun dengan dana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI), ditemukan terbengkalai dan tak berfungsi.
Masyarakat lokal yang mengandalkan listrik dari pembangkit-pembangkit ini, harus menerima kenyataan pahit bahwa upaya untuk menghadirkan energi bersih di daerah mereka tak berjalan seperti yang dijanjikan.
Di Kabupaten Mukomuko, tepatnya di Desa Sumber Makmur, sebuah PLTS yang dibangun pada tahun 2015, dan mulai beroperasi setahun kemudian, hanya bertahan dua tahun. Pada akhir 2018, baterainya meledak, menyebabkan kerusakan total.
Begitu juga di Desa Gajah Makmur, PLTS yang dibangun pada 2016, mengalami nasib serupa yakni mati mendadak pada akhir 2017.
Kemudian dua titik lagi di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, juga menyimpan cerita yang tak kalah memprihatinkan. PLTS di Desa Banjar Sari yang dibangun pada 2014, mati total setelah tersambar petir pada 2018.
Di desa Kahyapu, PLTS yang dibangun pada 2015 terus berjuang untuk beroperasi, hingga akhirnya di penghujung 2023, pembangkit ini pun mati.
Apa yang menyebabkan kegagalan beruntun ini? Ali Akbar, Ketua Kanopi Hijau Indonesia memaparkan temuan ini dalam seminar tentang Tata Kelola Pembangkit Listrik Energi Bersih di Bengkulu, Jum’at (20/09/2024).
“Matinya PLTS di Bengkulu ini karena kurangnya pengetahuan pengelola lokal. Tim pengelola yang terdiri dari warga desa tidak mendapatkan pelatihan memadai,” katanya.
Seorang teknisi lokal yang bertugas di PLTS Desa Kahyapu, Siswandi mengaku, telah beberapa kali berusaha mengumpulkan dana dari warga untuk memperbaiki kerusakan.
“Kami pernah diundang untuk mengikuti pelatihan di Bengkulu, tapi hanya diajak mengobrol saja. Tidak ada pelatihan teknis yang kami butuhkan untuk memperbaiki PLTS,” ujarnya.
Kondisi ini membuat warga harus berjuang sendiri dalam menghadapi kerusakan pembangkit. Tim pengelola yang ditunjuk kepala desa mencoba memperbaiki, memeriksa alur listrik, dan melaporkan kerusakan kepada pihak yang berwenang.
Namun respons yang diharapkan tidak kunjung datang. Fasilitator desa dan perusahaan penyedia yang diharapkan bisa membantu, pun seolah lepas tangan.
Inspektur Ketenagalistrikan Muda di Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Febrian Syaferi mebeberkan, semua PLTS yang dibangun Kementerian ESDM di Provinsi Bengkulu terdapat pada beberapa titik.
“Selain Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko, juga ada di Kabupaten Kepahiang dan Kaur. Tapi semuanya tidak lagi beroperasi,” bebernya.
“Seharusnya ada pelatihan bagi pengelola pembangkit, tapi saat ini kami baru menyasar mahasiswa dan pelajar SMK,” tambahnya lagi.
Sayangnya, bagi warga desa seperti Siswandi dan komunitas di sekitarnya, masa depan energi bersih yang dijanjikan pemerintah terasa semakin jauh.
Harapan untuk menikmati listrik dari sumber terbarukan berangsur padam, seiring dengan rusaknya PLTS di desa-desa mereka.
Di tengah ambisi besar pemerintah menuju transisi energi bersih, cerita dari Bengkulu ini menegaskan pentingnya investasi tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada sumber daya manusia yang mengelolanya.
Tanpa dukungan pengetahuan dan pelatihan yang cukup, energi terbarukan yang diharapkan menjadi masa depan bisa berakhir sebagai mimpi yang gagal terwujud.
Editor/Writer: Tim Redaksi
